Minggu, 06 November 2011

Kandungan Sila Pancasila

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penelitian ini telah selesai walaupun belum sempurna baik teknik penulisannya maupun hasil penelitiannya,
oleh karena itu kritikan, tanggapan dan saran dari semua pihak khususnya para pembaca kami akan terima dengan senang hati guna perbaikan kemudian.
Harapan kami, makalah ini memenuhi fungsinya sebagai salah satu pengabdian terhadap Universitas Muhammadiyah Parepare.
Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini
mendapatkan berkah dari Tuhan. Amin

                                                                   Parepare, 17 Oktober 2011

                                                                   Kelompok III


DAFTAR ISI
                                                                                                          Hal
Daftar isi                                                                                            ii                
Kata Pengantar                                                                                   i 
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang                                                                             1
1.2 Rumusan Masalah                                                                       2
1.3 Tujuan dan Manfaat                                                                    2
BAB II Isi
Kandungan dan Isi Tiap-Tiap Sila dalam Pancasila
1.    Ketuhanan Yang Maha Esa                                                         3      
2.    Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab                                        4
3.     Persatuan Indonesia                                                                    5
4.    Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah                                   6
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
5.    Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia                        7

Daftar Pustaka                                                                                  8




BAB I PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Kongres Pancasila I 2009 di Yogyakarta telah menghasilkan Deklarasi Bulaksumur yang berisi (1) Bahwa Pancasila merupakan sistem nilai filsafati terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar dan acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan semangat Bhineeka Tunggal Ika, dan oleh karenanya, segenap komponen Bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi, menjaga, mengaktualisasikan, dan membela Pancasila; (2) Pancasila adalah sistem nilai fundamental yang harus dijadikan dasar dan acuan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya melindungi segenap bangsa dan seluruh ttumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasarkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bersdasar atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dalam rangka mewujudkan visi bangsa, yakni Indonesia yang sunggug-sungguh merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (3) Pancasila adalah dasar negara, oleh karenanya Pancasila harus dijadikan sumber nilai utama dan sekaligus tolok ukur moral bagi penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan; (4) Pemerintah harus bertanggungjawab untuk memelihara, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya; dan (5) Negara harus bertanggungjawab untuk senantiasa membudayakan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan Pancasila di semua lingkungan dan tingkatan secara sadar, terencana, dan terlembaga.
Sebagai kelanjutan Kongres Pancasila I di Yogyakarta, Kongres Pancasila II di Denpasar 2010 juga mengeluarkan deklarasi yang berisi: (1) Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, selanjutnya terjadi beberapa kali perubahan urutan. Kerancuan tentang sejarah Pancasila, mengharuskan perlu adanya perbaikan yang untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi yang benar; (2) Kacamata historis menunjukkan bahwa implementasi dan konsistensi Pancasila mengalami pasang-surut tergantung factor internal di Indonesia dan eksternal di luar negeri; (3) Perlu membentuk Rumah Hukum Pancasila dengan upaya yang lebih progresif dalam merestorasi hukum di Indonesia; (4) Diperlukan institusi yang mempunyai legitimasi di tingkat nasional yang melindungi, mengkaji, dan mengembangkan Pancasila sebagai ideologi Negara yang terbuka. Hal ini sangat penting untuk mencegah generasi Pancasila yang hilang; dan (5) Perlu gerakan penguatan ideologi Pancasila, terutama dalam politik legislasi saat ini.
Dan Kongres Pancasila III, diselenggarakan atas kerjasama 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Universitas Airlangga, di Surabaya, 1 Juni, 2011. 2.  Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan. Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) dan Penasihat Komnas Hak Asasi Manusia, Pernah menjadi Manggala BP-7 (1996-1997), dan Pengasuh Siaran Nasional RII “Forum Negara Pancasila” (2005-2008).
Dalam Kongres Pancasila III Surabaya diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan operasional dalam upaya membudayakan nilai-nilai Pancasila, terutama sebagai elaborasi atas rekomendasi-rekomendasi yang sudah dihasilkan dalam 2 kongres terdahulu. Tema-tema yang menjadi objek pembahasan adalah upaya-upaya (1) revitalisasi dan reinterpretasi; (2) aktualisasi, sosialisasi, dan internalisasi; serta (3) pelembagaan dan pengelolaan pembudayaan, nilai-nilai Pancasila yang sejak reformasi 1998 sampai sekarang cenderung semakin diabaikan dan bahkan dilupakan orang. Selain sedikit terkait dengan topik pertama dan kedua, makalah ini akan menitikberatkan pembahasannya pada topik ketiga, yaitu gagasan pelembagaan dan pengelolaan pembudayaan nilai-nilai Pancasila.

1.     2  Rumusan Masalah
Apakah makna, kandungan dan isi tiap-tiap sila dalam pancasila?

1.     3  Tujuan dan Manfaat
Mengetahui makna, kandungan dan isi tiap-tiap sila pancasila kemudian diamalkan.




BAB II ISI

Kandungan dan Isi Tiap-Tiap Sila dalam Pancasila
1.     Ketuhanan Yang Maha Esa
                Makna Sesungguhnya Di Balik Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sejarah mengatakan bahwa Pancasila dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir pada 1 Juni 1945. Pancasila lahir didasarkan pada pemikiran tokoh proklamator yang tidak lain adalah Bung Karno.
            Mungkin banyak di antara kita yang tidak mengetahui apa dasar pemikiran Bung Karno pada waktu mencetuskan ide dasar negara hingga tercetuslah ide Pancasila. Dasar pemikiran Bung Karno dalam mencetuskan istilah Pancasila sebagai Dasar Negara adalah mengadopsi istilah praktek-praktek moral orang Jawa kuno yang di dasarkan pada ajaran Buddhisme. Dalam ajaran Buddhisme terdapat praktek-praktek moral yang disebut dengan Panca Sila (bahasa Sanskerta / Pali) yang berarti lima (5) kemoralan yaitu : bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup, bertekad menghindari berkata dusta, bertekad menghindari perbuatan mencuri, bertekad menghindari perbuatan berzinah, dan bertekad untuk tidak minum minuman yang dapat menimbulkan ketagihan dan menghilangkan kesadaran.

            Sila pertama dari Pancasila Dasar Negara NKRI adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat pada sila pertama ini tidak lain menggunakan istilah dalam bahasa Sanskerta ataupun bahasa Pali. Banyak di antara kita yang salah paham mengartikan makna dari sila pertama ini. Baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum kita diajarkan bahwa arti dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Satu, atau Tuhan Yang jumlahnya satu. Jika kita membahasnya dalam sudut pandang bahasa Sanskerta ataupun Pali, Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah bermakna Tuhan Yang Satu. Lalu apa makna sebenarnya ? Mari kita bahas satu persatu kata dari kalimat dari sila pertama ini.
            Ketuhanan berasal dari kata tuhan yang diberi imbuhan berupa awalan ke- dan akhiran –an. Penggunaan awalan ke- dan akhiran –an pada suatu kata dapat merubah makna dari kata itu dan membentuk makna baru. Penambahan awalan ke- dan akhiran -an dapat memberi perubahan makna menjadi antara lain : mengalami hal…., sifat-sifat …. Contoh kalimat : ia sedang kepanasan. Kata panas diberi imbuhan ke- dan –an maka menjadi kata kepanasan yang bermakna mengalami hal yang panas. Begitu juga dengan kata ketuhanan yang berasal dari kata tuhan yang diberi imbuhan ke- dan –an yang bermakna sifat-sifat tuhan. Dengan kata lain Ketuhanan berarti sifat-sifat tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan tuhan.
            Kata “maha” berasal dari bahasa Sanskerta / Pali yang bisa berarti mulia atau besar (bukan dalam pengertian bentuk). Kata “maha” bukan berarti “sangat”. Jadi adalah salah jika penggunaan kata “maha” dipersandingkan dengan kata seperti besar menjadi maha besar yang berarti sangat besar.
            Kata “esa” juga berasal dari bahasa Sanskerta / Pali. Kata “esa” bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah. Kata “esa” berasal dari kata “etad” yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata “ini” (this – Inggris). Sedangkan kata “satu” dalam pengertian jumlah dalam bahasa Sanksertamaupun bahasa Pali adalah kata “eka”. Jika yang dimaksud dalam sila pertama adalah jumlah Tuhan yang satu, maka kata yang seharusnya digunakan adalah “eka”, bukan kata “esa”.
            Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa arti dari Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah berarti Tuhan Yang Hanya Satu, bukan mengacu pada suatu individual yang kita sebut Tuhan yang jumlahnya satu. Tetapi sesungguhnya, Ketuhanan Yang Maha Esa berarti Sifat-sifat Luhur / Mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Jadi yang ditekankan pada sila pertama dari Pancasila ini adalah sifat-sifat luhur / mulia, bukan Tuhannya.
            Dan apakah sifat-sifat luhur / mulia (sifat-sifat Tuhan) itu ? Sifat-sifat luhur / mulia itu antara lain : cinta kasih, kasih sayang, jujur, rela berkorban, rendah hati, memaafkan, dan sebagainya.
           
            Setelah kita mengetahui hal ini kita dapat melihat bahwa sila pertama dari Pancasila NKRI ternyata begitu dalam dan bermakna luas , tidak membahas apakah Tuhan itu satu atau banyak seperti anggapan kita selama ini, tetapi sesungguhnya sila pertama ini membahas sifat-sifat luhur / mulia yang harus dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia. Sila pertama dari Pancasila NKRI ini tidak bersifat arogan dan penuh paksaan bahwa rakyat Indonesia harus beragama yang percaya pada satu Tuhan saja, tetapi membuka diri bagi agama yang juga percaya pada banyak Tuhan, karena yang ditekankan dalam sila pertama Pancasila NKRI ini adalah sifat-sifat luhur / mulia. Dan diharapkan Negara di masa yang akan datang dapat membuka diri bagi keberadaan agama yang juga mengajarkan nilai-nilai luhur dan mulia meskipun tidak mempercayai adanya satu Tuhan.
2.     Kemanusiaan Yang Adil dan Baradab (Perikemanusiaan)
            Kemanusiaan berasal dari kata manusia, kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran/ norma-norma yang obyektif atau tidak subjektif dan kata beradab berasal dari kata adab, yang artinya budaya.
            Kemanusiaan yang Adil an beradab mempunyai arti bahwa, “adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit, serta bersifat universal”
            Ada 8 makna yang terkandung dalam sila ini, yaitu:
-          Mengakui persamaan derajat,persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesame manusia
-          Saling mencintai sesame manusia
-          Mengembangkan sikap tenggang rasa
-          Tidak semena-mena terhadap orang lain
-          Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
-          Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
-          Berani membela kebenaran dan keadilan
-          Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan Negara lain.

Kesimpulan dalam sila ini yaitu:

a. Dalam sila ini terkandung niali- nialai bahwa Negara harus menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia sebagi makhluk yang beradab. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan Negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak sebagai hak asasi harus  dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai yang mendasari sikap moral dan tingkh laku manusia dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya baik terhadapdiri sendiri, sesame manusia,maupun terhadap lingkungannya.Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan pernyataan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berdaya, berakal dan berguna.

3.     Persatuan Indonesia (Kebangsaan)
            Titik awal persatuan bangsa Indonesia adalah lahirnya sumpah pemuda, 28 Oktober 1928 sebagai berikut:
- Kami putra putri Indonesia bertanah air satu yaitu tanah air Inonesia
- kami putra putri Indonesia berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia
- Kami putra putri Indonesia berbahasa  satu yaitu bahasa Indonesia
            Lahirnya sumpah pemuda mendorong kita untuk menerima kebangsaan Indonesia ini sebagai dasar pembentukan negara yang berkebangsaan. Arti kebangsaan ini adalah persatuan Indonesia, dari Sabang Sampai Merauke, dengan menghilangkan paham sukuisme (kesukuan) kemudian kita menanamkan dan memupuk rasa persatuan antara sesame suku bangsa yang mempunyai cirri khas masing-masing. Paham kebangsaan itu barulah dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha esa dan berperikemanusiaan.
            Sila Persatuan Indonesia, menempatkan manusia Indonesia pada persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, berarti manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa, bila diperlukan. Sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan Bangsa, maka dikembangkanlah rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persatuan dikembangkan tas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia.


4.     Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

            Pada pokoknya, dasar kerakyatan bersumber pandangan asli Bangsa Indonesia sebagaimana yang terkandung didalam pepatah dan patwa pada bangsa Indonesia yang telah dipusakai dari nenek moyang dan telah dilaksanakan dalam masa yang berabad-abad lamanya. Sistem kekuasaan berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia, bukanlah berarti adanya kekuasaan seseorang atas orang lain, tetapi dalam pengertian memimpin dan membimbing. Sifat memimpin dan membimbing itu adalah mencerminkan prinsip dari kerakyatan untuk rakyat.

            Dasar musyawarah yaitu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia baik dalam agama maupun adat istiadat. Disini Nampak bagi kita bahwa dasar mufakat itu dalam masyarakat adat kita selalu junjung tinggi secara patut.

Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.
Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebalum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan iusakan secara mufakat. Musyarwarah untuk mencapai mufakat ini, diliputi oleh semangat kekluargaan, yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia. 

            Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musywarah, karena semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksankannya dengan baik dan tanggung jawab.
Disini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pembinaan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.



5.     Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
            Sila kelima ini bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, suatu masyarakat yang menghendaki adanya persamaan dalam kesejaterahan harta benda, sehingga tidak terdapat jurang pemisah yang dalam antara si kaya dan si miskin, bangsa Indonesia yang berjiwa kolektivisme itu tidak dapat dibenarkan dan menerima cara-cara hidup yang menimbun kekayaan di tangan seorang atau segelintir orang, sehingga si kaya hidup bermewah-mewah dan  si miskin hidup bersusah-susah.
            Keadilan social, menolak ajaran sosialis baik dari barat maupun dari timur, keadilan social yang kita kehendaki yaitu hak milik perseorangan tetap diakui, seseorang dibenarkan berusaha untuk memperoleh kekayaan dan mereka berhak untuk menikmati apa yang mereka peroleh, tetapi dengan ketentuan bahwa mereka juga wajib mengeluarkan sebagian daripadahartanya untuk kepentingan masyarakat (Menyumbang) utamanya dalam hal ini untuk fakir miskin yang menderita dan melarat hidupnya.
            Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan soial dalam kehidupoan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain.
            Suatu masyarakat dikatakan sejaterah, adil dan makmur apabila setiap anggota masyarakat mereka merasa tenteram jiwanya lahir batin. Bentuk masyarakat inilah yang dikehendaki oleh sila Keadialan Sosial di dalam pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.




DAFTAR PUSTAKA
Rozali Abdullah, Pancasila sebagai Dasar dan Pandangan Hidup Bangsa, 1993,  Rajawali Pers Jakarta.
Assiddiq Jimly, Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila, 1960,  Brathara Jakarta                                                        
Notonegro, Prof. Dr. Pancasila Dasar Falsafah Negara, 1974,   CV. Panjyran Tajuk.
Kalili Rizal, Makna 5 Sila Pancasila, 2001, Bina Pustaka Tama Surabaya